Alasan Jateng Dapat Perhatian Khusus pada Pilkada 2020

JEDA.ID–Pemerintah memberi perhatian khusus kepada Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terkait pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. Salah satu pertimbangannya adalah ada 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menggelar pilkada.

Jateng menjadi provinsi kedua terbanyak yang menggelar pilkada di bawah Sumatra Utara dengan 23 kabupaten/kota. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam Mayjen Wawan Kustiawan mengakui Jateng menjadi salah satu provinsi yang menjadi atensi pemerintah dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2020.

Ada 21 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 di Jateng. Ada Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Solo, dan Kabupaten Semarang.

Lantas Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Boyolali. Kemudian Kabupaten Blora, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo.

Termasuk juga Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak.

Kabag Binops Roops Polda Jateng AKBP Budi Agustiawan mengungkapkan sejumlah daerah yang memiliki potensi kerawanan. Dia menyebut Pekalongan Kota, Kota Semarang, Rembang, Kota Solo, Magelang Kota, dan Purbalingga.

Gibran, Jokowi, dan Pro-Kontra Politik Dinasti

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Brigjen Yusran Yunus dalam Forum Komunikasi dan Koordinasi di Semarang, menyebutkan ada tantangan dalam penyelenggaraan pilkada yang sudah ada di depan mata.

Paling dekat berkaitan dengan anggaran. Penyelesaian pencairan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu tingkat daerah, serta aparat keamanan masih terdapat beberapa kendala.

Sementara potensi kerawanan dalam persiapan pilkada serentak di antaranya adalah keterlambatan pencairan NPHD bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) serta bagi aparat keamanan (TNI-Polri), dan belum optimalnya kesiapan daftar pemilih.

Kerawanan juga bisa muncul karena adanya potensi calon tunggal, sengketa pencalonan dikarenakan jumlah daerah yang banyak, dan sosialisasi penyelenggaraan pilkada yang belum optimal.

”Pemerintah telah mempersiapkan segala dukungan dan fasilitas kepada penyelenggara pilkada dan aparat keamanan sebagai langkah awal agar mampu untuk meminimalisasi potensi kerawanan tersebut,” kata Yusran sebagaimana dilansir dari jpp.go.id.

Anggaran Rp10 Triliun

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 mencapai Rp10,01 triliun. Jumlah itu tak sebanyak anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp11,7 triliun.

Persiapan lain yang tidak kalah penting terkait KTP elektronik. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menuntaskan perekaman data kependudukan untuk pembuatan KTP elektronik (KTP-el).

Selain itu, kepemilikan KTP-el menjadi isu krusial mengingat dokumen kependudukan itu menjadi salah satu syarat dukungan bagi calon perseorangan.

Bergaji Rp5,9 Juta, Ini 5 Bupati Terkaya di Indonesia

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan penduduk yang belum memiliki KTP-el, tetapi sudah melakukan perekaman, bisa menggunakan surat keterangan (suket).

Zudan menerangkan hingga saat ini masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP-el mencapai 98,8 persen dari target 193 juta penduduk. Dengan demikian, masih ada sekitar 2 juta penduduk yang belum melakukan perekaman.

Ketua KPU Provinsi Jateng Drajad Yulianto mengatakan berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019, dirinya cukup optimistis pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berjalan lancar.

”Kalau pemilu tahun 2019 itu tingkat partisipasi masyarakat di Jawa Tengah mencapai 81 persen, karena memang tren partisipasinya berbeda, peserta pemilunya cukup banyak, keterlibatan caleg untuk mendorong masyarakat ke TPS juga cukup tinggi,” kata dia.